Hasil Tes CPNS K2 Minim Kecurangan

KARAWANG, KarawangNews.com - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Karawang menyatakan tidak akan ada kecurangan hasil test yang diikuti ribuan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kategori dua khusus bagi para pegawai yang berstatus tenaga honorer sejak Januari 2005. Ini sesuai edaran pengumuman hasil test CPNS K2 yang akan disampaikan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Karawang pada tanggal 24 Desember 2013 mendatang. 

"Untuk pengangkatan calon PNS kategori dua  tidak mungkin ada kecurangan, kecuali lowongan pada jalur umum," kata Ketua PGRI Kabupaten Karawang, Obang Nurbayu, S.H, Senin (11/11/2013).

Kata dia, PGRI mengklaim seleksi calon PNS untuk kategori dua cenderung diperuntukan bagi pegawai honorer yang memiliki  masa kerja sejak januari 2005, ini tentu kemungkinan kecurangan pada proses pengangkatan CPNS kategori dua sangat kecil. Tidak hanya melalui tahap seleksi, proses validasi data base pegawai honorer sudah disosialisasikan BKD sejak tahun 2005.

Diketahui, tes yang dilakukan serentak belum lama ini diikuti seluruh peserta CPNS K2 di seluruh daerah kabupaten/kota pada Minggu (3/11/2013). Testing seluruh peserta CPNS K2 diklaim PGRI sebagai ajang seleksi, dengan alasan peluang angka lebih kecil dari jumlah peminat.

Pemerintah pusat tidak akan berani main-main, apalagi sampai berbuat curang. Adapun selain dari tes, ada juga proses pemberkasan melibatkan BKD," jelasnya. 

Selaku petinggi organisasi guru-guru se-Kabupaten Karawang, Obang Nurbayu menyarankan, pemerintah pusat dan BKD Kabupaten Karawang mengulang validasi data PNS pasca pengumuman nanti. Dengan target, akurasi data pegawai berstatus PNS berkaitan dengan jumlah kebutuhan tunjangan dari APBD per tahun anggaran.

"Ketika ada yang masuk dan keluar, Pemda Karawang melalui BKD baiknya segera menggelar verifikasi ulang untuk data pegawai PNS aktif," ucapnya.

Anggaran transportasi pegawai yang masuk sebagai kategori tunjangan reguler dari APBD murni melalui bidang pendidikan, khususnya di sektor pengawasan, jangan sampai ada temuan jumlah angka diatas kertas berbeda dengan realisasi di lapangan. 

"Pemda Karawang ikut menyesuaikan kebijakan dari Corps PGRI." kata Obang. (get)
Bagikan berita ini :
Comments
6 Comments

+ komentar + 6 komentar

Anonim
27 Desember 2013 08.40

mohon agar admin menghapus informasi di atas, karena dikhawatirkan ada yg tertarik dengan info tersebut@nurdin jamali

15 Januari 2014 22.53

setuju,mohon admin menghapus informasi diatas@nurdin jamali... pengangkatan PNS saat ini mutlak wewenang daerah (otonomi daerah) tidak ada keterlibatan pusat, kecuali NIP dan Penggajian, apalagi ada tes wawancara segala ... ga masuk akal banget..

Anonim
20 Februari 2014 02.21

assalamu alaikum kami mau berbagi pengalaman kepada seluruh anggota honorer yang sudah mengabdi beberapa tahun di instansi pemerintahan yang belum masuk k1 maupun k2 karna di mana saya sudah masuk K1 Berkat bantuan bapak TAUCHID DJATMIKO di BKN PUSAT Jadi buat teman honorer yang ingin seperti saya silahkan di hubungi beliau jangan sampai dia bisa membantu di nomor telp.0812-9343—4567 atas nama TAUCHID DJATMIKO SH.M.SI

20 Februari 2014 06.34

segala urusan pendidikan itu sudah diotonomidaerahkan, dari muatan lokal sampai pengangkatan pegawai negeri sipilnya. jd tidak ada urusan dengan pemerintah pusat tentang jumlah pengangkatan pns, karena disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing dan anggaran yang tersedia dari pendapatan asli daerah (PAD). jadi berita ini harus cermat dan apabila keliru ya mohon diralat! biar tidak semakin meluas berita yg kelirunya.

Anonim
27 Februari 2014 13.51

Komen-koment di atas tidak benar,.....kewenangan pengangkatan CPNS mutlak kewenangan Pemerintah pusat,.....untuk diketahui, gaji PNS itu bukan dari PAD atau APBD Kabupaten, tapi dari anggaran Pusat / DAU (APBN), Darah sifatnya hanya mengusulkan kebutuhan saja, misal pemda karawang tahun 2014 membutuhkan CPNS 5000 orang, itu sifatnya di usulkan kepada pemerinah pusat, bisa saja pusat hanya mengabulkan 500 orang saja dari yg diusulkan pemda karawang,......termasuk soal dan yg memeriksa hasil soal, itu leh pusat,.....daerah hanya mendata administrasi yg sesuai dengan persyaratan yg ditetapkan oleh pusat saja,.....mengerti anda semuanya?

Anonim
27 Februari 2014 13.53

Komen-koment di atas tidak benar,.....kewenangan pengangkatan CPNS mutlak kewenangan Pemerintah pusat,.....untuk diketahui, gaji PNS itu bukan dari PAD atau APBD Kabupaten, tapi dari anggaran Pusat (APBN), Daerah sifatnya hanya mengusulkan kebutuhan saja, misal pemda karawang tahun 2014 membutuhkan CPNS 5000 orang, itu sifatnya di usulkan kepada pemerinah pusat, bisa saja pusat hanya mengabulkan 500 orang saja dari yg diusulkan pemda karawang,......termasuk soal dan yg memeriksa hasil soal, itu leh pusat,.....daerah hanya mendata administrasi yg sesuai dengan persyaratan yg ditetapkan oleh pusat saja,.....mengerti anda semuanya?

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -