DPRD Karawang Menilai Kasat Pol PP Lamban

KARAWANG, KarawangNews.com - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Kabupaten Karawang, Hendro Subroto, menjadi bulan–bulan anggota DPRD Kabupaten Karawang ketika mengikuti rapat pembahasan perubahan anggaran tahun anggaran 2013 yang dilaksanakan di ruang rapat II DPRD Karawang, Rabu (4/9/2013).

DPRD Karawang menilai kinerja Sat Pol PP tidak maksimal dan lamban dalam menjalankan fungsinya menjalankan peraturan daerah tentang ketertiban, keindahan dan kemanan di Kabupaten Karawang.

“ Saat ini kalau kita masuk Karawang melalui pintu tol Karawang Barat dan Timur itu sudah sangat kumuh,” kata Angggota Badan Anggaran dari Fraksi PKB, Jimmy Ahmad Jamaksyari.

Dikatakannya, saat ini banyak pembangunan–pembangunan di Karawang yang sudah melanggar perda tata ruang dan tata wilayah Karawang. Salah satunya adalah adanya pembangunan perumahan dilokasi yang sudah ditetapkan sebagai daerah pertanian di tata ruang. Dan hal itu seolah–olah diabaikan oleh Sat Pol PP.

Selain itu, Jimmy mengatakan permasalahan lainnya adalah terkait dengan banyak pedagang–pedagang kaki lima yang ada disepanjang jalan interchange yang menuju pintu tol Karawang Barat, bahkan menurutnya dilokasi tersebut juga banyak pool–pool pasir yang merusak keindahan. Padahal jalur tersebut sebagai jalur utama masuk Karawang.

Hal sama diungkapkan, Nanda Suhanda, Anggota Badan Anggaran dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS),  saat ini banyak permasalahan keindahan, ketertiban dan keamana di Kabupaten Karawang yang belum ditangani dengan baik oleh Pol PP. Sehingga menjadikan wilayah Karawang menjadi semeraut.

“Yang harus dilakukan adalah penertiban dengan baik dan jangan dibiarkan menjadi lebih parah,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota Banggar dari Partai Demokrat, Lina Roslina mengatakan, kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang harus segera dievaluasi mengingat saat ini banyak pelanggaran K3 yang menjadikan Kabupaten Karawang semeraut. Salah satunya di lokasi pintu masuk Karawang. Permasalahan tersebut seolah–olah dibiarkan oleh Sat Pol PP.

“Padahal saat ini grade Pol PP Karawang sudah A, sehingga kami mempertanyakan apakan SDM personil mereka sudah siap,” ulas Lina dengan nada keras.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang mengatakan, adanya perumahan di wilayah Kecamatan Telagasari tersebut merupakan sudah ploting dalam RT-RW Karawang. Sehingga dengan adanya perumahan di situ sama sekali tidak melanggar RTRW.

“Nah jika banyak mobil dan truk yang 'ngetem' dijalur seperti Karawang Barat dan Karawang Timur itu kewenangannya ada di Dishub bukan di kita,” tukasnya.

Terkait dengan banyaknya warung dan pool–pool pasir di wilayah Karawang Barat dan Karawang Timur, Hendro menjelaskan, saat ini pihaknya mengaku sudah melakukan koordinasi dengan intansi–intansi terkait seperti PT. KAI, Jasa Marga dan PJT.  Dari hasil koordinasi dengan intansi tersebut warung dan pool pasir tersebut memiliki ijin lengkap.

“Mereka semua memiliki ijin dan kita gak bisa melakukan penertiban,” tukasnya.

Selain itu juga, Hendro mengatakan, dalam koordinasi dengan Jasa Marga terkait dengan warung–warung disepanjang jalan Interchange, warung tersebut mampu dijadikan posko–posko keamanan alamiah, mengingat jalan interchange Karawang Barat merupakan jalan yang sangat rawan dengan tindak kejahatan. Sehingga dengan adanya warung–warung tersebut diharapkan akan mampu meminimalir tindakan kejahatan yang dilakukan di lokasi tersebut. (spn)
Bagikan berita ini :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -