Hasil Audit BPK, APBD Karawang Berpredikat Wajar

KARAWANG, KarawangNews.com - Bupati Karawang, H. Ade Swara menjelaskan, berdasarkan hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terhadap pelaksanaan APBD Tahun 2013, Kabupaten Karawang mendapatkan predikat wajar dengan pengecualian. Hal tersebut dikemukakan bupati pada saat Sidang Paripurna DPRD Karawang dengan agenda Penetapan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2013 dan Penyampaian Nota Pengantar KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2013, Rabu (21/8/2013) di Aula Husni Hamid Pemda Karawang.

Bupati menerangkan, berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 298 Ayat (1) menyebutkan, kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berkenaan dengan itu, rancangan peraturan daerah tersebut  memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

“Laporan keuangan pemerintah daerah dimaksud, disampaikan setelah di audit BPK Republik Indonesia,” jelasnya.

Kata bupati, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Karawang telah disampaikan pada tanggal 28 Mei 2013 dengan mendapat opini wajar dengan pengecualian. Opini wajar dengan pengecualian diberikan oleh BPK RI, karena ada hal–hal yang bersifat administratif di beberapa satuan kerja perangkat daerah yang saat ini dalam proses dalam kurun waktu 60 hari sejak diterimanya laporan hasil pemeriksaan.

“Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2012 berupa laporan keuangan yang disampaikan dalam bentuk rancangan peraturan daerah ini, telah kami sesuaikan dengan hasil audit BPK,” tambahnya.

Sementara itu, dalam nota pengantar KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2013, Bupati Ade Swara menjelaskan, perubahan APBD dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 154 Ayat (1). Proyeksi perubahan anggaran pendapatan tahun 2013 diusulkan naik sebesar Rp 160.524.000.000 atau sekitar 6,82 persen dari anggaran semula sebesar Rp 2.353.841.000.000menjadi sebesar Rp 2.514.368.000.000 dengan kenaikan berasal dari penambahan pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pendapatan lain yang sah.

Sedangkan kebijakan belanja daerah tahun 2013 diantaranya diatahkan penambahan alokasi belanja SKPD dilakukan secara terbatas baik berupa peningkatan kinerja maupun penambahan kegiatan baru yang dinilai penting dengan mempertimbangkan proyeksi kebutuhan sampai akhir tahun anggaran 2013 yang bersumber dari APBD kabupaten, APBD provinsi dan APBN. Kemudian untuk pergeseran antar kegiatan, obyek atau rincian obyek belanja masing-masing SKPD dan antar SKPD dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi tingkat pencapaian kinerja sasaran.

Sementara, rencana perubahan anggaran belanja daerah tahun 2013 bertambah sebesar Rp 240.294.000.000 atau sekitar 8,65 persen dari semula sebesar Rp 2.778.186.000.000 menjadi sebesar Rp 3.018.481.000.000, kenaikan tersebut berasal dari belanja tidak langsung diusulkan naik sebesar Rp 112.377.000.000, meliputi belanja pegawai tunjangan bagi tenaga pendidik, belanja bantuan sosial untuk program sanitasi dan santunan anak yatim, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk pembangunan gedung kantor desa.

Sedangkan alokasi anggaran belanja langsung diusulkan naik sebesar Rp 127.916.000.000 yang diprioritaskan untuk peningkatan kinerja pelayanan urusan wajib pendidikan, kesehatan, kebinamargaan, keciptakaryaan, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, ketenagakerjaan, kebudayaan dan pariwisata, serta perikanan dan kelautan. Sedangkan perubahan pada SKPD lainnya bersifat pergeseran anggaran baik antar kegiatan, antar obyek belanja maupun antar SKPD.

Dalam Sidang Paripurna DPRD tersebut, Bupati Ade Swara beserta Ketua DPRD Kabupaten Karawang dan unsur DPRD menandatangani kesepakatan penetapan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012  untuk menjadi perda definitif. (rls)
Bagikan berita ini :

Poskan Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Copyright © 2014. KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
Proudly IISIP Jakarta