APBD Perubahan 2013 Diagendakan Agustus

KARAWANG, KarawangNews.com - DPRD Karawang mengagendakan penetapan keputusan APBD perubahan 2013 pada Agustus 2013. Sedangkan proses evaluasi serapan alokasi APBD murni saat ini masih dalam hitung-hitungan dan verifikasi.

"Untuk penetapan perubahan kita agendakan Agustus nanti, setelah Lebaran," jelas Sekwan DPRD Karawang H. A. Suroto lewat telepon, Rabu (5/6/2013).

Termasuk soal proyeksi kenaikan atau penurunan alokasi perubahan, Suroto menjawab belum ada gambaran.

"Anggota dewan belum ada agenda ke sana, komisi komisi juga belum mulai membahas," katanya.
Anggota DPRD Karawang Fraksi PKS, Dedi Sudrajat, mengamini belum ada agenda pembahasan untuk penetapan anggaran perubahan 2013.

"Setahu saya, sampai bulan Juni ini belum ada agenda itu," katanya.

Sekedar diketahui, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karawang tahun 2013 menembus angka Rp 2,2 triliun atau setara naik sebesar 14,69 persen.

Pada tahun 2012 angka APBD Karawang hanya berada di kisaran Rp 1,9 triliun angka APBD tersebut terdongkrak oleh pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan proyeksi Rp 479,9 miliar. PAD sebanyak itu bersumber dari pajak daerah Rp 307,8 miliar, retribusi daerah Rp 53,4 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp 5,1 miliar, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 113,5 miliar.

Sumber pendapatan lainnya didapat dari dana perimbangan yang diyakini bisa tercapai Rp 1,4 triliun. Dana tersebut diproyeksikan didapat dari bagi hasil pajak maupun bagi hasil bukan pajak yang diperkirakannya masuk ke kas daerah Rp 238,9 miliar. Kemudian dari dana alokasi umum (DAU) Rp 1,1 triliun, dan dana alokasi khusus (DAK) Rp 105,5 miliar.

Sumber lain-lain dari pendapatan yang sah ditargetkan mencapai angka Rp 294,7 miliar berasal dari bagi hasil pajak provinsi Rp 130,5 miliar, dana penyesuaian dan otonomi khusus Rp 164,1 miliar, serta bagi hasil retribusi dari provinsi Rp 67 juta.

Belanja tidak langsung dialokasikan untuk belanja pegawai Rp 1,42 triliun, belanja hibah Rp 82,5 miliar, belanja bantuan sosial Rp 14 miliar, belanja bagi hasil bagi pemerintah desa Rp 43,2 miliar, berupa dana alokasi desa (ADD) dan belanja bantuan keuangan untuk pemerintah desa Rp 65,4 miliar.

Sementara belanja bantuan keuangan ke partai politik Rp 882 juta, dan belanja tidak terduga Rp 2,5 miliar.
Lainnya soal angka tersebut diperoleh dari penerimaan pembiayaan Rp 258,8 miliar yang bersumber dari perhitungan SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun 2012. (tgh)










Share this article :

Poskan Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Copyright © 2014. KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
Proudly IISIP Jakarta