Dinas Pendidikan Memberikan Penghargaan Kepada Guru Berprestasi

KARAWANG, KarawangNews.com - Dalam rangka Hardiknas (Hari Pendidikan Nasional) Pemda Karawang melalui Dinas Pendidikan akan memberikan penghargaan berupa piagam dan uang pembinaan yang disampaikan 2 Mei 2013. Penghargaan itu diantaranya bagi juara pertama siswa berprestasi SD, SMP, SMA dan SMK masing-masing mendapat Rp 5 juta, kemudian juara pertama guru berprestasi SD, SMP, SMA dan SMK Rp 30 juta, lalu juara pertama kepala sekolah Rp 10 juta, penilik berprestasi terbaik pertama Rp 6,5 juta dan tutor berprestasi program KF (Keaksaraan Fungsional), TK, PAUD Rp 6,5 juta.

Sedangkan, lembaga PNFI terbaik pertama pada KF, TK, PAUD, Paket B, PKBM dan lembaga kursus masing-masing mendapatkan Rp 6,5 juta. Juga memberikan penghargaan kepada juara-juara lomba OSN SD, SMP mata pelajaran IPA, Matematika, Biologi, Fisika, IPS, termasuk juara terbaik Calistung SD.

Dalam rangka Hardinas ini, Dinas Pendidikan telah merangkai kegiatan, diantara telah dilaksanakan LPI (Liga Pelajar Indonesia) tingkat SMP, SMA dan SMK se-kabupaten pada tanggal 29 April hingga 7 Mei 2013. Kemudian setelah upacara Hardiknas 2 Mei 2013 diadakan lomba Pasanggiri Jaipong tingkat SMP, SMA dan SMK di halaman kantor Dinas Pendidikan, lalu pada 5 Mei digelar gerak jalan santai yang diikuti guru-guru SD, SMP, SMA dan SMK negeri-swasta yang diperkirakan diikuti 2000 orang di Lapang Karang Pawitan.

Pada 28 Mei 2013 diadakan seminar pendidikan bekerjasama Dinas Pendidikan dengan Kabar Karawang di Aula Husni Hamid dan akhir Juni 2013 diadakan Expo Pendidikan yang akan diikuti oleh seluruh UPTD, PAUD dan SD,  termasuk SMP, SMA dan SMK negeri-swasta, juga sekolah perguruan tinggi se-Kabupaten Karawang.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Karawang, Drs. H. Agus Supriatman M.Pd, menjelaskan, pada tahun 2013 ini pihaknya telah mendesain program untuk memecahkan isu krusial pendidikan yang selama ini ada, diantaranya telah direalisasikan tentang peningkatan kualitas dan manajemen pendidikan melalui program peningkatan mutu pendidilkan dan tenaga kependidikan dengan pendekatan pada penguatan KKG SD dan MGMP SMA, SMK yang dikemas dengan sinergitas pengawas, kepala sekolah dan guru sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini dilakukan di masing-masing komisariat atau di tingkat kecamatan melalui kegiatan training atau retraining, work shop dan sosialisasi kurikulum tahun 2013 dan selanjutnya wajib diikuti oleh seluruh satuan pendidikan untuk dapat melaksanakan 'in house training' atau PKG, MGMP berbasis sekolah, yang dibiayai dari BOS APBN, BOS provinsi termasuk BOPF Dikdasmen PNFI Kabupaten Karawang.

"Dengan demikian, diharapkan semua pendidik dan tenaga kependidikan dapat tersentuh, harapannya peningkatan mutu serta peningkatan manajemen akan meningkat," kata Agus.

Kaitan dengan aksesibilitas atau perluasan pemerataan pendidikan,  Dinas Pendidikan terus merealisasikan bantuan fisik untuk rehabilitasi dan RKB (Ruang Kelas Baru) di setiap kecamatan,  termasuk bantuan fisik ke sekolah swasta.

Kemudian kaitan dengan permasalahan mahalnya biaya pendidikan, Pemda Karawang telah berupaya maksimal untuk memberikan dukungan terhadap peningkatan layanan pendidikan di masing-masing sekolah dengan program BOPF Dikdasmen PNFI.

Lebih lanjut Agus menjelaskan, berdasarkan analisis kebutuhan biaya pendidikan sekolah negeri dan swasta, secara keseluruhan bisa dipenuhi dengan adanya program BOPF, seperti contoh bantuan untuk SMA dari APBN  direncanakan sebesar Rp 560 ribu, kemudian dari provinsi Rp 125 ribu dan dari Pemda Karawang dianggarkan Rp 1 juta, sehingga jumlahnya menjadi Rp 1.685.000. Sedangkan analisis kebutuhan biaya minimal untuk SMA yaitu Rp 1.450.000.  Dengan demikian, maka untuk SMA yang menerima BOPF negeri-swasta dapat membebaskan biaya pendidikan, diantaranya DSP dan SPP. Meski demikian, tidak mustahil jika orang tua siswa yang mampu dan peduli dapat memberikan bantuan kepada sekolah.

"Kebijakan membebaskan biaya pendidikan ini, baru ada di Kabupaten Karawang di wilayah Jawa Barat, karena Pemda telah memenuhinya melalui APBD Kabupaten Karawang. Berdasarkan evaluasi 2012, ada BOS kabupaten sebesar Rp 3,7 miliar dan di tahun 2013 ini namanya diubah menjadi BOPF dengan anggaran Rp 84 miliar, termasuk membiayai pendidikan di lingkungan pendidikan formal dan informal," jelasnya.

Kemudian, pemerintah daerah dalam hal ini dinas pendidikan telah merespon kritik, saran dan harapan masyarakat, pelaksaaan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) tahun 2013-2014 agar dilaksanakan secara transparan melalui online dan tidak menerima titipan dari manapun.

Dengan demikian, Bupati Karawang meminta kepada  pengelola pendidikan agar menandatangani fakta integritas tidak menerima titipan dari manapun dan bila melanggar fakta integritas tersebut akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Sementara itu, Bupati Karawang, Drs. H. Ade Swara menegaskan,  jangan mengorbankan masyarakat Karawang di tengah pesatnya pembangunan dan masyarakat Karawang jangan menjadi penonton di daerah sendiri akibat rendahnya mutu pendidikan, karena mutu pendidikan itu bukan hanya ditentukan pada proses pembelajaran, tetapi diawali dari input siswa berkualitas melalui PPDB yang berpedoman sesuai standar nasional pendidikan.

Jadi, selain mutu meningkat juga berkembangnya sekolah swasta, masyarakat harus mengilangkan sikap 'negeri minded', artinya masyarakat jangan melulu berpikir mensekolahkan putra-putrinya hanya ke sekolah negeri. Bupati juga menghimbau kepada lulusan sekolah bisa melanjutkan pendidikan ke negeri atau swasta,  karena negeri-swasta sama-sama meningkatkan mutu, sama-sama dibantu Pemda dan sama-sama bebas biaya.

Mengenai informasi sertifikasi, berdasar dari Dinas Pendidikan, biaya sertifikasi untuk bulan Nopember, Desember 2012 sesuai dengan intruksi dari tingkat pusat, karena ini merupakan kewenangan pemerintah pusat, maka pembayarannya akan di 'take over' tahun 2014, sedangkan untuk sertifikasi dan TTP (Tunjangan Perbaikan Penghasilan) bagi pegawai yang belum mendapat sertifikasi, untuk Januari, Februari dan Maret 2013 akan direalisasikan tanggal 7 Mei 2013 besok.

Diketahui, yang akan mendapatkan pencairan sertifikasi itu sebanyak 4.723 orang dari berbagai jenjang meliputi jenjang TK, SD, SMP dan SMK dengan total anggaran Rp 50.099.586.300. Jumlah itu sudah diperhitungkan dari gaji pokok baru berdasarkan PP No. 22 Tahun 2011, tentang penggajian.

Sehubungan adanya TTP, dana transport dan intensif, bupati menghimbau, guru-guru di Kabupaten Karawang tidak hanya meningkatkan kesejahteraannya, tetapi perlu diimbangi peningkatan kinerja yang diprioritaskan pada peningkatan mutu dan manajemen pendidikan. Selanjutnya untuk kegiatan transportasi guru, kepala sekolah dan pengawas termasuk intensif guru SD bulan Januari, Februari sudah direalisasikan, kemudian untuk Maret dan April akan dibayar 7 Mei 2013. (spn)

Bagikan berita ini :
Comments
1 Comments

+ komentar + 1 komentar

Anonim
18 Juni 2014 13.18

Bagaimana dengan guru yang masih ngobjek cari sampingan dari siswa-siswanya dengan menjual materi keterampilan diluar kewajaran, menggunakan jam-jam belajar menjadi jam les pelajaran yang harus dibayar oleh tiap siswa, meminta-minta hadiah kepada siswa saat kenaikan kelas. . . . . .dsb., Apakah hal ini tidak perlu perhatian serius....?.

Peristiwa ini terjadi di suatu sekolah SD yang paling dekat dengan Kantor Dinas Pendidikan Kab. Karawang dan Kantor Kec. Karawang Timur (Jl. Surotokunto).

Mohon oknum guru tersebut diperhatikan, mungkin masih belum sejahtera. . . .dan bisa membahayakan kredibilitas pendidikan di Karawang.

Dari anonimous.

Poskan Komentar