Home » » Tuntutan PPDI Mendapat Dukungan Dari BPD dan DPRD

Tuntutan PPDI Mendapat Dukungan Dari BPD dan DPRD

Aan Karyanto (kiri) dan Samsudin Kmd.
KARAWANG, KarawangNews.com - Tuntutan PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia) mengenai revisi Perda No. 6 Tahun 2006 tentang jabatan perangkat desa mendapat respon positif dari DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Karawang, termasuk Forum Komunikasi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Kecamatan Tirtajaya.

Dijelaskan Sekretaris Umum PPDI Kabupaten Karawang juga Kaur Pemerintahan Desa Sabajaya, Kecamatan Tirtajaya, Aan Karyanto, langkah kedua setelah dari Fraksi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), PPDI  akan melangkah ke Forum Komunikasi BPD Karawang agar forum ini satu persepsi untuk sama-sama merevisi Perda No. 6 Tahun 2006 tentang perangkat desa.

"Kami menyambut baik tanggapan legislatif yang respon kepada keinginan PPDI dan kami meminta secepatnya Perda itu direvisi, agar perangkat desa yang akan melaksanakan Pilkades jabatannya bisa tertolong," ucapnya, Minggu (7/4/2013) siang, di sela pelatihan sensus pertanian BPS (Badan Pusat Statistik) di Hotel Green Pangestu Kecamatan Klari.

Diakuinya, DPR RI akan mengesahkan RUU (Rancangan Undang-Undang) tentang desa bulan April 2013, di dalam UU desa tersebut ada Pasal 36 yang menyatakan, masa jabatan perangkat desa hingga mencapai usia 56 tahun dan SK (Surat Keputusan) perangkat desa diangkat dan diberhentikan oleh camat atas nama bupati, kepala desa hanya mengusulkan.

"Jadi RUU desa akan disahkan April 2013 ini, diantaranya ada Pasal yang menyatakan perangkat desa hingga usia 56 tahun," tukasnya.

Dijelaskan Aan, revisi itu pasti akan memakan waktu lama, jadi selama proses tersebut PPDI mendesak kepada bupati supaya membuat surat edaran kepada kepala desa agar desa yang melakukan Pilkades tidak memberhentikan aparatnya. Juga, perangkat desa yang masuk dalam validasi agar segera dijadikan nama-nama yang masuk dalam 'data base'.

"Bupati diminta membuat surat sakti dan surat edaran untuk menyelamatkan aparat desa yang melakukan Pilkades dan bupati agar segera menetapkan 'data base' yang masuk dalam validasi dari BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa), nantinya data base itu untuk pengangkatan perangkat desa oleh camat atas nama bupati," ucapnya.

Kata Aan, Ketua DPRD Karawang, H. Tono Bahtiar setuju dengan sikap PPDI, Tono meminta Pilkades diundur hingga perubahan Perda itu selesai agar menyelamatkan perangkat desa yang di desanya sedang melakukan Pilkades. Tetapi jika lama, lanjut Aan, maka bupati harus segera mengeluarkan surat sakti itu.

Selama ini, masa jabatan perangkat desa mengikuti periodesasi kepala desa dan ketika ada Pilkades dan yang didukungnya kalah maka perangkat desa itu akan disingkirkan untuk diganti dengan perangkat baru dari pendukung kades terpilih. Mengingat perangkat desa adalah jabatan struktural bukan jabatan politis.

Jika bupati tidak tanggap terhadap tuntutan PPDI, lanjut Aan, maka PPDI akan datang ke kantor bupati untuk memberikan foto copi kabupaten-kabupaten dalam wilayah Provinsi Jawa Barat  yang sudah mengesahkan jabatan perangkat desa berdasarkan usia bukan berdasarkan periodesasi.

Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi BPD Kecamatan Tirtajaya, juga Bendahara Muhammadiyah Kabupaten Karawang, Samsudin Kmd menyatakan, forum BPD mendukung revisi itu, alasannya karena jika Perda itu tidak direvisi hanya akan menimbulkan kerugian bagi perangkat desa.

"Jika surat itu sulit dikeluarkan, maka saya akan berkoordinasi dengan forum BPD Kabupaten Karawang untuk memperjuangkan tuntutan PPDI," kata dia. (spn)
Share this article :

Poskan Komentar

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. KarawangNews - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger