PPDI Tuntut Revisi Perda No 6 Tahun 2006

Masa Jabatan Perangkat Desa Hingga Usia 60 Tahun
 
KARAWANG, KarawangNews.com - PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia) Kabupaten Karawang mendatangi sekretariat DPC PKB Karawang untuk meminta fraksi PKB merevisi Perda No. 6 Tahun 2006 tentang perangkat desa, yakni pasal 18 mengenai jabatan perangkat desa 6 tahun, jabatan itu sama dengan jabatan kepala desa.

"Yang menjadi perbedaan, kepala desa kan dipilih oleh masyarakat, sedangkan perangkatnya tidak dipilih dan bukan jabatan politik, jadi diharapkan Perda itu direvisi hingga masa jabatan perangkat desa sampai dengan usia 60 tahun," kata Sekretaris Umum PPDI Karawang, juga Kaur Pemerintah Desa Sabajaya, Kecamatan Tirtajaya, Aan Karyanto (35) bersama pengurus desa lainnya, Senin (1/4/2014) di sekretariat DPC PKB.

H. Jazs (Jimmy Ahmad Zamakhsyari).
Kata dia, setiap Pilkades jabatan perangkat desa ini dipertaruhkan, jika diantara perangkat desa kalah mendukung calon kepala desanya, maka kepala desa yang menang akan menggeser dengan mudah perangkat desa tersebut, karena dianggap bukan pendukungnya. Diketahui, pada tahun 2013 ada 13 desa yang akan melaksanakan Pilkades di Kabupaten Karawang. Melalui revisi Perda tersebut, bertujuan untuk terciptanya tata kelola adminsitrasi pemerintahan desa ke arah yang lebih baik.

Aparat yang datang ke sekretariat DPC PKB ini diantaranya perangkat desa dari Kecamatan Tirtajaya, Rengasdengklok, Batujaya, Tempuran, Cilebar, Jatisari dan Kecamatan Pedes. Mereka mengusulkan revisi tersebut mengacu pada kabupaten lain yang sudah memberlakukan jabatan perangkat desa hingga 60 tahun, seperti Kabupaten Ciamis, Garut, Cirebon, Bandung Barat termasuk Kabupaten Tasikmalaya dalam wilayah Provinsi Jawa Barat. Kata Aan, PPDI sudah mendeklarasikan diri tanggal 7 Oktober 2012 dan sudah merencanakan persiapan ulang tahun PPDI yang pertama 7 Oktober 2013.

"Kami berharap, jelang Pilkades tahun 2013 Fraksi PKB secepatnya untuk merevisi dengan uji materi ke MK (Mahkamah Konstitusi) atau mengubah Perda agar temen-temen kami bisa tertolong, karena meski kami memiliki kemampuan di desa, tapi jika diketahui tidak mendukung kades terpilih maka jabatan kami akan digeser," jelasnya.

Para Kaur Pemerintahan Desa yang tegabung PPDI Karawang di DPC PKB Karawang.

Ketua Umum PPDI Kabupaten Karawang, juga Kaur Pemerintahan Desa Labanjaya, Kecamatan Pedes, Munjib Faizal menyatakan, selain masa jabatan, PPDI meminta tunjangan perangkat desa disesuaikan dengan UMR, sesuai dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2005 tentang pemerintahan daerah, kemudian PP 72 Tahun 2005 tentang desa dan Perda No. 6 Tahun 2006 tentang desa. Jika dilihat dari undang-undang itu tunjangan perangkat desa, sekurang-kurangnya sama dengan UMR kabupaten/kota terbaru.

Diketahui UMR Kabupaten Karawang kini Rp 1,5 juta-an, jika mengacu pada undang-undang tersebut dana bantuan bagi perangkat desa mecapai akan sama Rp 1,5 juta sesuai UMK, tetapi hingga kini dana bantuan perangkat desa masih Rp 850 ribu per bulan, dana itu digulirkan sejak tahun 2006 lalu masa pemerintahan mantan Bupati Dadang S. Muchtar.

Jika tuntutan ini tidak direalisasikan, PPDI berjanji akan melakukan pergerakan aksi masa dengan menggiring aparat desa se-kabupaten, karena PPDI menilai jika Perda tersebut tidak direvisi maka Pemkab Karawang dianggap tidak berpihak kepada perangkat desa, karena perangkat desa merupakan ujung tombak pemerintah.

"Perda No. 6 itu tidak harmonis dengan PP No. 72, maka harus segera direvisi," kata Munjib.

Menanggapi hal itu, Ketua DPC PKB Kabupaten Karawang, H. Jazs (Jimmy Ahmad Zamaksyari) langsung membuat surat usulan revisi Perda No. 6 Tahun 2006 tentang masa jabatan perangkat desa, surat itu akan ditindaklanjuti Ketua DPRD Karawang untuk dikaji dan diubah. H Jazs menyatakan, fraksinya siap menjadi inisiator perubahan Perda nomor 6 tahun 2008, tentang masa jabatan perangkat desa tersebut. Adapun klausal yang harus dirubah dalam Perda yaitu terkait masa jabatan perangkat desa yang dibatasi masa jabatan kades.

"Seharusnya usia perangkat desa tidak dibatasi, padahal calon bupati (cabup), calon gubernur (cagub) dan calon presiden (capres) tidak dibatasi, tetapi masa jabatan perangkat desa ini akan habis setelah jabatan kades juga habis," katanya.

Seharusnya, kata H. Jazs, kesejahteraan perangkat desa juga tidak jauh beda yang sekretaris desa (sekdes). Sehingga kesejahteraan perangkat desa harus disetarakan dengan sekdes.

"Kalau memang kesejahteraannya tidak bisa disamakan dengan sekdes karena alasan perangkat desa bukan PNS, ya paling tidak tunjangan mereka di-UMK-kan," katanya.

Dengan demikian, Fraksi PKB akan mengawali proses lobi politik di internal legislatif agar bisa mengajak fraksi lainnya untuk ikut menyuarakan revisi Perda pemerintahan desanya.

"Saat ini juga fraksi PKB langsung membuat usulan ke Ketua DPRD supaya membahas persoalan ini. Do'akan saja semoga semuanya lancar," tandasnya. (spn)
Share this article :

+ komentar + 1 komentar

8 Oktober 2013 17.42

amiiinnnn

Poskan Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Copyright © 2014. KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
Proudly IISIP Jakarta