WAPLI Temukan Open Dumping Limbah B3 PT IBR di Sungai Citarum

PURWAKARTA, KarawangNews.com - LSM Wahana Pemerhati Lingkungan Indonesia (WAPLI) Purwakarta mendatangi Kantor Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat di Bandung. Mereka melaporkan temuan Open Dumping limbah B3 abu batubara PT Indo Bharat Rayon (IBR) di areal Kalimati Sungai Citarum di Kampung Sawah Desa Cilangkap Kecamatan Babakancikao Purwakarta.

Maka dari itu, WAPLI menuntut sejumlah lembaga pemerintahan bertanggungjawab atas kasus pidana tersebut. Lembaga yang dilaporkan yakni Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jawa Barat, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Purwakarta, Polda Jawa Barat, Polres Purwakarta dan Perum Jasa Tirta II Jatiluhur.

Ketua LSM WAPLI, Teddy M Hartawan menerangkan, 7 maret 2011 lalu dirinya mendatangi KLH RI di Jakarta untuk melaporkan tindak pidana lingkungan hidup Fly Ash dan Bottom Ash di PT Indo Bharat Rayon Purwakarta di area Kalimati Sungai Citarum seluas sekitar 1 Hektar dengan kedalaman 7 meter.

Kemudian, 14-15 Maret 2011 dan 27-28 Maret dari KLH datang ke lokasi untuk verifikasi. Tetapi yang datang bukan dari PPNS KLH, melainkan tim dari Cicilia Sulastri Asisten Deputi peneyelesaian sengketa lingkungan KLH dengan melibatkan seorang saksi ahli Edi Suncahyo.

“Setelah itu dirinya malah merasa heran, karena saudara Edi Suncahyo malah mendapat projek pelatihan dari perusahaan yang saya laporkan yakni PT. IBR,” katanya.

Yang lebih mengherankan pada 17 Oktober 2011 KLH malah mengeluarkan surat kesepakatan penyelesaian sengketa LH antara PT. IBR dengan KLH RI serta BLH Purwakarta. Tetapi dirinya sebagai pelapor sama sekali tidak dilibatkan, termasuk dalam pengawasan teknisnya.
“Saya yang melapor tetapi seakan-akan dianggap tidak ada. Persoalan ini malah menambah rasa penasaran saya,” ujarnya

Merasa tidak puas akhirnya dirinya melayangkan surat pengaduan perihal kasus  yang sama ke pihak Direktur Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Jabar. Saat itu surat yang dilayangkannya sudah didisposisikan di Unit II Krimsus yang dipimpin Kompol Dede.

“Karena keterangan yang saya peroleh waktu itu tidak memuaskan, maka pada tanggal 2 Mei 2012, saya melaporkan PT. IBR di Polda Jabar dengan tanda bukti lapor No.Pol : LPB/V/2012.Jabar,” paparnya.

Dua bulan kemudian dirinya kembali mendatangi Polda Jabar untuk menanyakan perkembangan laporannya, berdasarkan keterangan pihak Polda Jabar laporannya sudah dilimpahkan ke Polres Purwakarta tanggal 7 Mei 2012. Semenjak laporannya sampai ke Polres Purwakarta tanggal 9 Januari 2013, Polres Purwakarta tidak memberikan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan).

“Pada 10 Januari 2013 saya melaporkan unit IV Krimsus Polres Purwakarta  ke Propam Polda Jabar, pada 4 Februari 2013 saya menerima SP2HP dari Polres Purwakarta yang isinya menyatakan laporan saya dilimpahkan ke KLH RI dengan tanpa melampirkan surat pelimpahan tersebut,” ujarnya.

Setelah dirinya menerima SP2HP dari Polres Purwakarta, dirinya banyak menemukan kejanggalan dalam SP2HP yang diterimanya, disebutkan Teddy selaku pelapor telah mendapat SP2HP tanggal 23 Mei, 12 Juli, 12 September dan 25 Oktober 2012 padahal dirinya sama sekali tidak mendapatkan SP2HP.

“Selain itu, masih banyak kejanggalan-kejanggalan yang diduga kuat bermasalah dengan aturan hukum, dalam hal ini semua bukti-bukti sudah saya laporkan ke Ombudsman RI, tentunya, laporan PT IBR ini sesuai dengan UU yang termaktub di UU RI No. 32 tahun 2009 tentang  perlindungan dan pengelolaan LH Pasal 104 dan sudah jelas bahwa pasal tersebut tidak bisa diadministratifkan,” tegasnya. (GN)
Share this article :

Poskan Komentar

 
Home | Redaksi | Iklan | Tentang | Warga Menulis
KarawangNews | Jawa Barat - Indonesia | X7C | Web Developer
Copyright © 2013. Seluruh hak cipta dilindungi Undang-undang HAKI - Mengutip sebagian atau mengambil seluruh naskah dan foto tanpa ijin redaksi dianggap plagiat.
Design ApoedCyber and Odang ICT