video: SMKN 1 Rengasdengklok Belum Siap Miliki Kepsek Definitif



RENGASDENGKLOK, RAKA - Kepala Disdikpora (Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga) Kabupaten Karawang, Yan Zuwarsyah meragukan untuk saat ini SMKN 1 Rengasdengklok memiliki kepala sekolah definitif, mengingat akan banyak guru yang kini diperbantukan di SMKN 1 Rengasdengklok akan ditarik lagi ke SMKN 1 Karawang, sedangkan jumlah guru di SMKN 1 Rengasdengklok belum memungkinkan.

Hal itu diungkapkan langsung saat pertemuannya dengan komite dan guru SMKN 1 Rengasdengklok, Senin (27/7) sore. Pernyataan itu menanggapi kondisi SMKN 1 Rengasdengklok yang pimpinannya masih menginduk pada SMKN 1 Karawang. Namun begitu, Yan mengatakan, pada saatnya nanti SMKN yang pertama di wilayah utara Karawang ini akan memiliki kepala sekolah definitif yang kini kepemimpinannya masih dibebankan pada Endang sebagai PLH Kepala SMKN 1 Rengasdengklok.

Dihdapan guru dan komite, Yan Zuwarsyah memotivasi bahwa perkembangan SMKN 1 Rengasdengklok ini harus dilaksanakan cepat dengan kemampuan dan perlengkapan seadanya. Dia juga berpesan supaya SMKN baru ini bisa memacu siswanya menuju ke arah yang lebih baik. Pada kesempatan pertemuan itu, Yan lebih gamblang menjelaskan tentang kebijakan Pemda karawang mengenai pendidikan.

Kata Yan, Kabupaten Karawang mempunyai visi ingin mensejahterakan rakyatnya yaitu melalui dua pilar, pertanian dan industri. Di bidang pertanian, karena sejak lama Karawang adalah daerah agraris, makanya dijadikan salah satu pilar karawang. Dan industri, karena di Selatan Karawang terdapat tanah gersang yang kini dibangun banyak industri. "Kalau bisa, Karawang maju dengan dua pilar itu secara seimbang," ujarnya.

Sementara itu, Kabupaten Karawang memiliki 12 visi dan visi yang pertama adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi, masyarakat tidak usah meragukan kalau Pemda Karawang memang benar-benanr memperhatikan pendidikan, tentunya atas peran eksekutif dan legislatif Kabupaten Karawang yang mau menganggarkan pendidikan lebih dari yang lain, mengingat anggaran pendidikan nasional minimal 20 persen, sedangkan Karawang 24 persen.

Anggaran pendidikan Kabupaten Karawang sebesar 42 persen ini diluar gaji, kalau gaji guru dimasukan maka akan sebesar 36 persen, ini membuktikan Pemda Karawang konsen di bidang pendidikan, tercatat anggaran pendidikan di kabupaten ini sebesar Rp 122 Miliar. Namun begitu, lanjutnya, banyak masyarakat menilai biaya pendidikan di kabupaten ini mahal, padahal semuanya sudah ditanggung pemerintah.

Sementara, infrastruktur pendidikan memang masih minim, ini dilihat dari banyaknya bangunan SD yang hancur. "Jumlah anak sekolah dengan jumlah ruang belajar tidak seimbang, sehingga hal ini menyebabkan kita sulit mencapai prestasi yang tinggi, SMKN di Karawang ada 7, harusnya jumlah itu lebih dari 7 sekolah jika dilihat jumlah penduduk Kabupaten Karawang yang cukup banyak," ujarnya.

Harus diketahui, kata Yan, biaya pendidikan ada tiga kelompok, pertama modal atau investasi diantaranya pembangunan, guru, tanah sekolah yang mendanainya adalah pemerintah, bukan orang rua murid. Kedua biaya operasional pemeliharaan melalui BOS (Biaya Operasional Sekolah), termasuk membayar honor guru. Dan ketiga biaya operasional buku, seragam dan ongkos ke sekolah. "Nah celakanya, masyarakat tidak mau tahu, masyarakat selalu menginginkan sekolah gratis penuh," ucapnya.

Termasuk SMKN 1 Rengasdengklok sebagian besar didanai APBD Kabupaten Karawang. Bahkan tahun ini, DSP (Dana Sumbangan Pembangunan) SMK dan SMA negeri dibayar pemerintah. Namun begitu, mutu hasil pendidikan di Karawang ini relatif rendah kalau dibandingkan dengan tuntutan pasar, yaitu jenjang yang lebih tinggi dan lapangan kerja.

Diceritakan Yan Zuwarsyah, universitas yang ada di Jawa Barat sekitar mahasiswanya 70 persen dari luar Jawa Barat, ini menggamabrkan rendahnya kontribusi masyarakat Jawa Barat di perguruan tinggi. "Jadi mutu hasil didik kita rendah dibanding tuntutan pasar, artinya rendah pada pendidikan jenjang yang lebih tinggi," jelasnya.

Di Karawang ini, tercatat 500 lebih perusahaan industri, tapi perusahaan tersebut didominasi karyawan dari luar Kabupaten Karawang. Sedangkan orang Karawangnya ada pada level sebatas operator. "Ini tantangan bagi kita, tiga hal ini yang melandasi program-program kebijakan pendidikan di Kabupaten Karawang. Makanya kita lakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pelatihan-pelatihan, supaya mutu pendidikan meningkat," paparnya.

Diceritakannya, pada tahun 2007 tercatat 2.861 lokal SD yang rusak berat, bupati punya komitmen dengan DPRD pada akhir 2008 semua bangunan sudah beres. Namun, sebulan setelah besres ada kabar SD roboh, setelah dicek ternyata ada 800 lebih SD tersisa yang belum selesai dibangun. Pada tahun 2009 telah diintruksikan semua sekolah jelek akan dibangun semua, tapi setelah dihitung pemerintah hanya bisa membangun 500 gedung SD, ini belum termasuk SMP.

Hasil evaluasi, tamatan SD/MI tahun ini sebanyak 38.600 siswa, sedangkan daya tampung SMP sebanyak 26.600 siswa, selisihnya sebanyak 12.000 siswa tidak tertampung di SMP. Ini masih dianggap masalah dan memang seharusnya akhir 2009 ini kekurangan itu bisa dipenuhi. Sementara itu, tamatan SMP tahun 2009 sebanyak 29.171 siswa, sedangkan daya tampung SMA dan SMK negeri sekitar 9.500 siswa, selisishnya 19.000 siswa tidak tertampung. "Maka dilaksanakan optimalisasikan daya tampung," tukasnya.

Dia menandaskan, penerimaan siswa tidak pakai nilai 'pasing grid', semua lulusan SMP/MTs harus diterima dengan memprioritaskan anak dari keluarga tidak mampu, anak dari orang tuanya yang PNS (Pegawai Negeri Sipil) lgolongan I dan II dan masyarakat yang ada disekitar sekolah. Maka dengan hal itu, kaya Yan, siswa baru bisa ditampung dengan jumlah kelas gemuk jadi 48 per kelas. Kecuali di SMAN 1 Karawang dan SMKN 1 Karawang yang tidak boleh gemuk.

"Kalau ada sekolah yang memungut, maka dianggap sekolah itu menyalahi aturan, mau tidak mau semua siswa harus ditampung. Saya jamin, tikdak akan ada siswa yang akan belajar di tikar, untuk itu DSP yang diterima sekolah harus dibangunkan (untuk gedung dan mebeler, red). Dengan dibayar pemerintah, berarti sekolah itu dijamin, saya tekankan tetap tidak ada pungutan meski tidak tertampung," tandasnya.

Kata Yan, kadang persoalan intern sekolah yang menghambat kemajuan sekolah, contohnya komite dan kepala sekolah yang tidak akur dan selalu mempersoalkan 'duit'. Untuk itu, pihaknya akan membuat tim khusus untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di sekolah. "Harapan saya komite dan kepsek bisa berjalan seiring," ungkapnya. (spn)
Bagikan berita ini :
Comments
0 Comments

Poskan Komentar